in
fo mediaSkandal perselingkuhan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Hari Puryadi kian mendapat sorotan publik, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terlebih setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD serta DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun terkesan setengah hati menindaklanjuti laporan HA (35), wanita yang mengaku sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Hari Puryadi.
Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santoso menilai, kasus Hari Puryadi tidak ditangani secara serius meski laporan sudah diterima BK DPRD hampir setahun lalu.
�Fungsi Badan Kehormatan dewan itu menjaga kehormatan, disini seorang anggota dewan ketika dilaporkan menyangkut kehormatan dewan maka kasus itu harus dibuka, jangankan di daerah di nasional aja dibuka tapi kenapa kok di daerah di tutup-tutupi. Kami sangat menyesalkan sikap BK yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kami kecam kinerja BK. Gaji mereka (anggota DPRD) ini berasal dari rakyat, tapi malah melukai hati rakyat,� tandas Budi kepada LICOM di Madiun, Jumat (27/05/2016).
Selain BK DPRD, kecaman juga dialamatkan kepada DPC Partai Demokrat yang terkesan tutup mata terhadap kasus amoral yang dilakukan Hari Puryadi.
�Harusnya partai sebesar Demokrat bijak dan tidak pandang bulu. Jangan malah melindungi kader yang bermasalah, terlebih yang sudah jelas-jelas terbukti melakukan perselingkuhan. Apa yang dilakukan Hari Puryadi tersebut kian merusak citra anggota DPR. Ini contoh yang tidak baik,� tandas Budi Santoso.
Hal senada juga dikatakan Sutrisno dari LSM Walidasa. Menurutnya, permasalahan yang dilakukan kader partai sebesar partai Demokrat itu harus segera ada tindaklanjutnya, bukan malah berlarut-larut tanpa putusan dan bungkam. �Kasus ini menyangkut moral pejabat. Seharusnya DPRD dan Partai Demokrat menunjung tinggi nilai-nilai moralnya,� ujarnya.
Sutrisno juga heran terhadap kinerja BK dewan yang tidak tegas memberi keputusan dan terkesan mendiamkan kasus ini.
�Lha iya selama ini BK dewan kemana aja apa mereka tidur? Masak kasus hampir setahun belum ada keputusannya. Laporan itu sudah masuk kategori pelanggaran etika berat. Dan saya heran partai demokrat kok mendiamkan saja kadernya yang bermasalah, harusnya kader yang bermasalah itu sudah diberi sanksi tegas. Harus dipecat,� tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo menegaskan siapapun kader partainya yang telah melakukan pelanggaran dengan mencoreng nama baik Partai Demokrat akan dikenakan sanksi tegas, yakni didepak dari partai.
fo mediaSkandal perselingkuhan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Hari Puryadi kian mendapat sorotan publik, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terlebih setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD serta DPC Partai Demokrat Kabupaten Madiun terkesan setengah hati menindaklanjuti laporan HA (35), wanita yang mengaku sebagai Wanita Idaman Lain (WIL) Hari Puryadi.
Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Budi Santoso menilai, kasus Hari Puryadi tidak ditangani secara serius meski laporan sudah diterima BK DPRD hampir setahun lalu.
�Fungsi Badan Kehormatan dewan itu menjaga kehormatan, disini seorang anggota dewan ketika dilaporkan menyangkut kehormatan dewan maka kasus itu harus dibuka, jangankan di daerah di nasional aja dibuka tapi kenapa kok di daerah di tutup-tutupi. Kami sangat menyesalkan sikap BK yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kami kecam kinerja BK. Gaji mereka (anggota DPRD) ini berasal dari rakyat, tapi malah melukai hati rakyat,� tandas Budi kepada LICOM di Madiun, Jumat (27/05/2016).
Selain BK DPRD, kecaman juga dialamatkan kepada DPC Partai Demokrat yang terkesan tutup mata terhadap kasus amoral yang dilakukan Hari Puryadi.
�Harusnya partai sebesar Demokrat bijak dan tidak pandang bulu. Jangan malah melindungi kader yang bermasalah, terlebih yang sudah jelas-jelas terbukti melakukan perselingkuhan. Apa yang dilakukan Hari Puryadi tersebut kian merusak citra anggota DPR. Ini contoh yang tidak baik,� tandas Budi Santoso.
Hal senada juga dikatakan Sutrisno dari LSM Walidasa. Menurutnya, permasalahan yang dilakukan kader partai sebesar partai Demokrat itu harus segera ada tindaklanjutnya, bukan malah berlarut-larut tanpa putusan dan bungkam. �Kasus ini menyangkut moral pejabat. Seharusnya DPRD dan Partai Demokrat menunjung tinggi nilai-nilai moralnya,� ujarnya.
Sutrisno juga heran terhadap kinerja BK dewan yang tidak tegas memberi keputusan dan terkesan mendiamkan kasus ini.
�Lha iya selama ini BK dewan kemana aja apa mereka tidur? Masak kasus hampir setahun belum ada keputusannya. Laporan itu sudah masuk kategori pelanggaran etika berat. Dan saya heran partai demokrat kok mendiamkan saja kadernya yang bermasalah, harusnya kader yang bermasalah itu sudah diberi sanksi tegas. Harus dipecat,� tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo menegaskan siapapun kader partainya yang telah melakukan pelanggaran dengan mencoreng nama baik Partai Demokrat akan dikenakan sanksi tegas, yakni didepak dari partai.
0 Response to "Masyarakat Madiun desak Wakil Ketua DPRD Madiun Yang Selingkuh dipecat"
Post a Comment